Benang Kusut Generasi Pendidik Dikampus STKIP Bima

(Tanggapan atas berita: Ciuman, mahasiswa STKIP Bima diusir)

Oleh : Ikhwanuddin*

Sabtu lalu diberitakan melalui media cetak harian local Bima, -Bima Ekspres 31/10/2009. "Telah terjadi `unjuk' kemesraan remaja yang tak terkendali, tak peduli tempat umum bahkan pada pusat pendidikan sekalipun. Perbuatan itu dipergoki langsung oleh pihak SMKN 2 Kota Bima" (Bimeks; 28/10/2009). Menyentak kalangan akademisi serta masyarakat pemerhati pendidikan Bima. Tak terkecuali akademika STKIP Bima yang nota bene sebagai cikal bakal pendidik generasi.

Pernyataan yang dilontarkan oleh kepala sekolah SMKN 2 Kota Bima, atas dasar telah menangkap basah (pergok) aksi ciuman sejumlah mahasiswa STKIP Bima yang kuliah (pinjam pakai) di ruangan SMKN 2 Kota Bima. Bersama sejumlah guru sekolah setempat, Kepsek langsung mengusir para pembuat `ulah tabu' itu. Sehingga sejumlah guru pengajar SMKN 2 Kota Bima terpancing amarahnya. sesaat kemudian kepsek SMKN 2 Kota Bima mendatangi pihak lembaga STKIP Bima dan menegur.  Protes yang dilayangkan oleh kepksek itu diterima oleh Drs. Jasman M.Pd selaku puket III yang menangani bidang kemahasiswaan.

Oleh : Ikhwanuddin*

 "Gelar 'pahlawan tanpa tanda jasa' tentu bukan istilah yang asing lagi di telinga publik. Peran besar seorang guru dalam mencerdaskan anak-anak bangsa telah tertanam di benak setiap warga sejak di bangku pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan. Tapi bagaimana nasib mereka sebenarnya? Faktanya, tak semua guru dapat bekerja tenang dengan tingkat kesejahteraan yang terbatas. Apalagi dengan hanya mengandalkan status sebagai pegawai honorer, seperti yang dialami oleh para guru Bantu yang ada di Kota Bima.

            Para founding fathers negeri ini pun (Tempo Duloe) sebagian besar adalah guru atau setidaknya mengawali kariernya sebagai guru. Sukarno, Presiden pertama RI, pernah menjadi guru semasa pengasingannya di Bengkulan (sekarang Bengkulu). Begitu pula dengan Mohammad Natsir, Perdana Menteri Indonesia pada masa peralihan, adalah guru dan perintis berdirinya sebuah sekolah di Bandung. Soedirman dan A.H. Nasution adalah jenderal-jenderal yang pernah pula menjadi guru. Soedirman adalah guru dan kepala salah satu HIS di Cilacap, sedangkan A.H. Nasution pernah menjadi guru di Bengkulu dan kepala sekolah di Muara Dua, Palembang Hulu. Tidak dapat disangkal pula di antara tokoh-tokoh itu masih ada RM Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan, seorang guru yang kiai.

            Ironisnya, jika di masa lalu seorang guru bisa berpenghasilan 40 gulden sebulan, sementara sekarang guru yang mengharap kenaikan gaji atau tunjangan harus berdemo rame-rame ke gedung DPR, mogok mengajar, atau lebih parah lagi harus ngojek atau jadi tukang batu di sela-sela waktu luangnya. Sebuah surat kabar beberapa waktu lalu bahkan secara jelas memberitakan 70 persen pendidik swasta bergaji di bawah UMR.

Lembaga Studi Kajian & Analisis Anggaran (LaSKAR) `BABUJU';

RAPDBD KAB. BIMA 2010 TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT

RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kab Bima untuk tahun Anggaran 2010 yang telah dibahas pada sidang Paripurna DPRD Kab Bima pada tanggal 16 Desember 2009 sangat tidak berpihak pada rakyat. Hal ini dapat dilihat dari rencana alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2010.

Belanja daerah terdiri dari dua bagian seperti tersebutkan diatas, yaitu Belanja Aparatur (Belanja Tidak Langsung) dan Belanja Pelayanan Publik (Belanja Langsung). Bagian Belanja Aparatur terbagi kelompok belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional & Pemeliharaan dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Pelayanan Publik, terbagi atas tiga kelompok seperti Belanja Aparatur, Belanja Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil serta Belanja Tidak Disangka (belanja tak terduga).

Belanja langsung adalah belanja yang eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan, atau bukan merupakan sebuah konsekuensi dari adanya suatu program kegiatan.  Belanja ini merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (Common Cost) untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan unit kerja, serta digunakan secara periodik (umumnya Bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program/kegiatan. Karakteristik dari Belanja Langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. tentunya hal ini untuk kesejahteraan rakyat, karena tuntutan Belanja Langsung adalah belanja yang segala kosekuensinya mempengaruhi langsung untuk kesejahteraan rakyat. (Dokument Hasil Temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kab Bima; 2007)